Kebijakan Agraris yang Dipaksakan (Lagi)

23 04 2008

Kebijakan pemerintah dengan menaikkan HPP gabah kering di tingkat petani dari 2000 rupiah menjadi 2200 rupiah, HPP untuk harga beras di tingkat Bulog naik dari 4000 rupiah/kg menjadi 4300 rupiah/kg, serta harga gabah kering giling di gudang Bulog dari 2600 rupiah/kg menjadi 2840 rupiah /kg terhitung mulai efektif tanggal 22 april 2008 terbilang masih tidak memberikan dampak yang berarti bagi industri agraris di tanah air khususnya beras. Pemerintah menyadari bahwa masih sulit untuk membeli gabah dari petani karena masih kuat dan mengakarnya keberadaan tengkulak yang sulit dihilangkan dari supply-chain perberasan. Masih minimnya koperasi pertanian dituding menjadi biang kerok melemahnya supply-power petani dalam menetapkan harga yang diinginkan tentunya lebih tinggi dari harga yang ditetapkan tengkulak. Petani mau tidak mau harus menjual gabahnya kepada tengkulak karena adanya bridging loan yang diberikan oleh tengkulak kepada petani. Sulit memang untuk menghilangkan keberadaan tengkulak karena kurangnya dukungan pemerintah yang kembali bertindak lambat bahkan cenderung berjalan di tempat dalam menciptkan suatu lembaga yang berkohesivitas kuat dengan petani. Benefit yang diberikan kepada petani pun dirasa masih tidak sesuai dengan effort yang dilakukan petani di lapangan. Kita semua tahu dan menyadari bahwa komponen beras tidak hanya beras itu sendiri melainkan juga meliputi pupuk, pestisida, unsur hara, tanah, dll. Semuanya komponen tersebut memiliki costnya masing-masing yang juga sangat berpengaruh terhadap harga jual komoditi beras. Namun lagi-lagi pemerintah tidak memperhitungkan aspek tersebut dan hanya menetapkan harga di level petani yang sedemikian rendahnya, bahkan HPP tersebut masih dibawah harga kualitas terendah internasional. Bisa dibayangkan lagi bahwa pemerintah menyetarakan seluruh beras yang dikonsumsi masyarakat Indonesia dengan beras yang kualitasnya dibawah beras dengan kualitas terendah yang diperdagangkan di tingkat internasional. Sebenarnya apa latar belakang pemerintah menetapkan HPP di tingkat 2200 $rupiah, sejumlah kajian mengemukakan bahwa pemerintah dalam hal ini hanya memperhatikan aspek inflasi sebagai panduan utama dalam menetapkan suatu komoditi. Tidak hanya komoditi menurut saya tapi juga berbagai service yang menurut saya justru tidak layak untuk diberlakukan kenaikan harga. Stimulus yang diberikan kepada petani masih sangat minim dan kebijakan yang ditetapkan masih sangat rawan relevansinya dalam implementasi. Seperti misalnya HPP terdahulu yang ditetapkan pemerintah yakni 2000 rupiah, namun ternyata petani mau tidak mau hanya menjual berasnya kepada tengkulak seharga 1500-1800 rupiah. Pembelian Bulog kepada tengkulak juga masih dibawah 2000 rupiah. Jadi bisa disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah terhadap industri agraris khususnya beras, terbilang masih sangat paradoks dan terkesan dipaksakan serta masih kurangnya sosialisasi dan edukasi kepada grassroots di industri tersebut. Walaupun sekarang ini pemerintah berusaha mengejar goalnya untuk kembali berswasembada beras dengan mengintensifkan dan mengekstensifkan industri beras, bisa dilihat dari banyaknya petani yang beralih untuk menanam padi sebagai komoditi utama mereka, namun pemerintah masih satu langkah dibelakang dan sangat tidak relevan dengan program konversi pangan dari beras ke produk pangan lainnya. Bisa kita tinjau dari kasus tingginya harga kedelai bulan maret kemarin sehingga menimbulkan kelangkaan produk-produk yang berbahan baku dasar kedelai seperi tempe dan tahu yang notabene adalah makanan utama masyarakat menengah ke bawah. Kebijakan pemerintah tersebut akan berdampak buruk terhadap komoditas lain diluar beras tentunya. Perlu diperhatikan juga bahwa kebijakan pemerintah terhadap industri agraris tidak akan efektif apabila pemerintah masih berharap petani akan memproduksi lebih banyak beras namun tidak diimbangi dengan kenaikan kesejahteraan petani. Andaikan saya sebagai petani tentunya akan lebih menguntungkan apabila menggunakan sendiri beras yang saya produksi serta adanya diversifikasi produk yang saya tanam. Mengingat untuk komoditas lainnya jauh memiliki nilai jual yang cukup berarti dalam meningkatkan taraf kesejahteraan petani. Lagi-lagi kebijakan yang dikeluarkan pemerintah hanya menunjukkan ketidakmampuannya menanggulangi permasalah ekonomi. Sudah saatnya sistem industri agraris di Indonesia diubah baik dari paradigma, tata kelola, serta pengawasan implementasi kebijakan di lapangan. Semuanya dibutuhkan keseriusan, kesinambungan, dan intensifikasi program jangka panjang, bukan kebijakan yang terkesan dipaksakan serta implementasi yang menyimpang di lapangan.





Dampak Kenaikan Harga Minyak terhadap RAPBN 2008

16 04 2008

Perekonomian Indonesia 2008 akan tetap menghadapi risiko eksternal yang kurang lebih sama dengan 2007. Risiko-risiko tersebut adalah (i) masih tingginya harga minyak mentah, (ii) pengaruh lanjutan krisis subprime mortgage di AS, dan (iii) melemahnya ekonomi AS. Ketiganya mengakibatkan pertumbuhan ekonomi dunia melambat. Dalam hal ini kami akan sedikit menganalisis mengenai dampak kenaikan harga minyak dunia tidak selamanya berdampak baik bagi negara. Setiap kenaikan harga minyak mentah dunia selalu menimbulkan dua sisi, yaitu penerimaan negara dan kenaikan subsidi serta harga yang terlalu tinggi akan menyebabkan inflasi yang tidak dapat dibendung. Akibat lonjakan harga minyak yang sempat menembus level $111 per barel, total subsidi dalam APBN-P 2008 bisa membengkak menjadi Rp300 trilliun, lebih tinggi dari perkiraan awal Rp 208,6 trilliun. Saat ini pemerintah sedang menyiapkan tiga opsi asumsi harga minyak mentah dalam RAPBN-P 2008 yang tengah dibahas panitia anggaran DPR. Tiga opsi itu meliputi harga minyak US$ 85 per barel, US$90 per barel, US$ 105 per barel. Serta opsi lain yakni dengan menaikkan harga minyak dalam negeri. Namun opsi dianggap terasa berat dan membuat masyarakat dan kalangan usaha menjadi semakin terbebani, untuk pemerintah sepertinya tidak mengambil opsi terakhir melainkan dengan pilihan yang lebih rasional yakni dengan mengurangi konsumsi minyak dalam negeri. Konsumsi minyak khususnya premium yang dapat dikurangi diperkirakan mencapai 5 juta kiloliter per bulan. Kebijakan ini juga berlaku terhadap BBM jenis lainnya, seperti solar dan minyak tanah. Pemerintah juga tidak akan mengambil opsi penambahan utang luar negeri. Langkah-langkah penyelamatan yang disiapkan pemerintah adalah melaksanakan berbagai penghematan anggaran dan menambah penerbitan surat utang negar (SUN). Pemerintah juga berencana menerbitkan PP tentang pinjaman dalam negeri yang memungkinkan APBN bisa dibiayai pemda dan perbankan di dalam negeri, Disisi lain pemerintah mengusulkan pemotongan anggaran dana penyesuaian pemda sebesar 4,6 trilliun. Sebelumnya pemerintah dalam hal ini menteri keuangan telah memotong belanja kementerian dan lembaga (K/L) dipotong 15% dari total pagu anggaran.

(Data yang saya gunakan menggunakan asumsi tertanggal 2 April 2008 dari investordaily)