Kebijakan Agraris yang Dipaksakan (Lagi)

23 04 2008

Kebijakan pemerintah dengan menaikkan HPP gabah kering di tingkat petani dari 2000 rupiah menjadi 2200 rupiah, HPP untuk harga beras di tingkat Bulog naik dari 4000 rupiah/kg menjadi 4300 rupiah/kg, serta harga gabah kering giling di gudang Bulog dari 2600 rupiah/kg menjadi 2840 rupiah /kg terhitung mulai efektif tanggal 22 april 2008 terbilang masih tidak memberikan dampak yang berarti bagi industri agraris di tanah air khususnya beras. Pemerintah menyadari bahwa masih sulit untuk membeli gabah dari petani karena masih kuat dan mengakarnya keberadaan tengkulak yang sulit dihilangkan dari supply-chain perberasan. Masih minimnya koperasi pertanian dituding menjadi biang kerok melemahnya supply-power petani dalam menetapkan harga yang diinginkan tentunya lebih tinggi dari harga yang ditetapkan tengkulak. Petani mau tidak mau harus menjual gabahnya kepada tengkulak karena adanya bridging loan yang diberikan oleh tengkulak kepada petani. Sulit memang untuk menghilangkan keberadaan tengkulak karena kurangnya dukungan pemerintah yang kembali bertindak lambat bahkan cenderung berjalan di tempat dalam menciptkan suatu lembaga yang berkohesivitas kuat dengan petani. Benefit yang diberikan kepada petani pun dirasa masih tidak sesuai dengan effort yang dilakukan petani di lapangan. Kita semua tahu dan menyadari bahwa komponen beras tidak hanya beras itu sendiri melainkan juga meliputi pupuk, pestisida, unsur hara, tanah, dll. Semuanya komponen tersebut memiliki costnya masing-masing yang juga sangat berpengaruh terhadap harga jual komoditi beras. Namun lagi-lagi pemerintah tidak memperhitungkan aspek tersebut dan hanya menetapkan harga di level petani yang sedemikian rendahnya, bahkan HPP tersebut masih dibawah harga kualitas terendah internasional. Bisa dibayangkan lagi bahwa pemerintah menyetarakan seluruh beras yang dikonsumsi masyarakat Indonesia dengan beras yang kualitasnya dibawah beras dengan kualitas terendah yang diperdagangkan di tingkat internasional. Sebenarnya apa latar belakang pemerintah menetapkan HPP di tingkat 2200 $rupiah, sejumlah kajian mengemukakan bahwa pemerintah dalam hal ini hanya memperhatikan aspek inflasi sebagai panduan utama dalam menetapkan suatu komoditi. Tidak hanya komoditi menurut saya tapi juga berbagai service yang menurut saya justru tidak layak untuk diberlakukan kenaikan harga. Stimulus yang diberikan kepada petani masih sangat minim dan kebijakan yang ditetapkan masih sangat rawan relevansinya dalam implementasi. Seperti misalnya HPP terdahulu yang ditetapkan pemerintah yakni 2000 rupiah, namun ternyata petani mau tidak mau hanya menjual berasnya kepada tengkulak seharga 1500-1800 rupiah. Pembelian Bulog kepada tengkulak juga masih dibawah 2000 rupiah. Jadi bisa disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah terhadap industri agraris khususnya beras, terbilang masih sangat paradoks dan terkesan dipaksakan serta masih kurangnya sosialisasi dan edukasi kepada grassroots di industri tersebut. Walaupun sekarang ini pemerintah berusaha mengejar goalnya untuk kembali berswasembada beras dengan mengintensifkan dan mengekstensifkan industri beras, bisa dilihat dari banyaknya petani yang beralih untuk menanam padi sebagai komoditi utama mereka, namun pemerintah masih satu langkah dibelakang dan sangat tidak relevan dengan program konversi pangan dari beras ke produk pangan lainnya. Bisa kita tinjau dari kasus tingginya harga kedelai bulan maret kemarin sehingga menimbulkan kelangkaan produk-produk yang berbahan baku dasar kedelai seperi tempe dan tahu yang notabene adalah makanan utama masyarakat menengah ke bawah. Kebijakan pemerintah tersebut akan berdampak buruk terhadap komoditas lain diluar beras tentunya. Perlu diperhatikan juga bahwa kebijakan pemerintah terhadap industri agraris tidak akan efektif apabila pemerintah masih berharap petani akan memproduksi lebih banyak beras namun tidak diimbangi dengan kenaikan kesejahteraan petani. Andaikan saya sebagai petani tentunya akan lebih menguntungkan apabila menggunakan sendiri beras yang saya produksi serta adanya diversifikasi produk yang saya tanam. Mengingat untuk komoditas lainnya jauh memiliki nilai jual yang cukup berarti dalam meningkatkan taraf kesejahteraan petani. Lagi-lagi kebijakan yang dikeluarkan pemerintah hanya menunjukkan ketidakmampuannya menanggulangi permasalah ekonomi. Sudah saatnya sistem industri agraris di Indonesia diubah baik dari paradigma, tata kelola, serta pengawasan implementasi kebijakan di lapangan. Semuanya dibutuhkan keseriusan, kesinambungan, dan intensifikasi program jangka panjang, bukan kebijakan yang terkesan dipaksakan serta implementasi yang menyimpang di lapangan.

Advertisements

Actions

Information

3 responses

13 07 2008
mediaislamfsi

wah gw gak tau lo suka nulis hhe.. dikembangin mas andika tulisannya keren!

3 08 2009
do

Mau tanya, foto yang dipake di artikelnya diambil sendiri atau punya orang? ada copyrightnya ga?
Saya mau minta izin pake fotonya nih, gimana prosedurnya?

18 08 2009
andikasugiarto

dikopas saja gpp,. itu punya saya sendiri.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




%d bloggers like this: